REFLEKSI SOSIAL, POLITIK DAN PENDIDIKAN INDONESIA 2020(POIN-POIN PENTING HASIL WEBINAR LeSPK)

REFLEKSI SOSIAL, POLITIK DAN PENDIDIKAN INDONESIA 2020

(POIN-POIN PENTING HASIL WEBINAR LeSPK)

Laporan: Sudono Syueb

(Dosen Fikom Unitomo, Surabaya)

Yogyakarta-Untuk menutup agenda program tahun 2020 ini, LeSPK, Yogyakarta, bekerja sama dengan MIP UMY, Yogyakata, KAHMI, Yogyakarta, PP KBPII, Jakarta, dan ICMI, Yogyakarta, mengadakan Webinar tanggal 29 Desember 2020, jam 9.00 - 12.00 WIB dengan tema: Refleksi Kritis Dinamika Politik, Ekonomi & Pendidikan lndonesia 2020. 

Nara sumbernya antara lain: Prof. Din Syamsudin (Ketua Pertimbangan MUI Pusat), Nasrullah Larada, MSi ( PP KBPII), Dr. Dyah Mutiari, MSi ( Dosen MIP UMY), Dr. Zuly Qodir ( Pemerhati Sosial dan Politik), Retno Listyarti ( Komisioner KPAI), Dr. Khamim Zarkasyi (Dewan Pengurus LeSPK) dan moderatior Moh. Ikhsan Kurnia, MBA.

“Kehidupan demokrasi pada sisi tertentu justru menimbulkan kegaduhan (democracy of noisy)", kata Nasrullah Larada, Ketum PP KBPII.

Ciri ciri negara demokrasi, menurut Nasrullah  Larada, adalah adanya partisipasi publik yang sangat aktif. Namun sayangnya partisipasi publik tersebut minim isi.

Lebih lanjut Nasrullah  Larada katakan, 

Ada 3 tipologi kelompok. Pertama, kelompok kerumunan buzzer. Mereka memanfaatkan media sosial. Tidak peduli kebenaran konten. Kedua, lembaga tradisional. Mereka menuangkan ide melalui organisasi formal. Namun kelemahannya jangkauannya terbatas. Ketiga, kelompok yang tidak memiliki keduanya, yakni tidak memiliki buzzer dan tidak memiliki organisasi yang tersusun rapi. Mereka hanya berorientasi eksistensial.

“Kelompok-kelompok yang berbasis pada keagamaan selama ini kurang diakomodir. Agama harus dijadikan sebagai media kontrol atas jalannya demokrasi dan nilai keadilan.”, tandas Nasrullah Larada

"Hubungan antara ormas dan negara di tahun 2020 sedang mengalami surut. Kurang adanya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Ormas kurang bisa diperankan semaksimal mungkin", simpul Nasrullah Larada.

Sementaea Retno Listiyarti, Komisioner KPAI memberikan catatan bahwa KPAI menerima 246 pengaduan terhadap kebijakan PJJ. Terjadi disparitas digital yang lebar. Hanya anak dari keluarga kaya yang terlayani. Di luar jawa banyak yang tidak belajar selama berbulan-bulan. 

"Ada 4 siswa yang jadi korban hingga meninggal karena tidak mampu survive dalam menjalani PJJ, Surat edaran kemendikbud tentang panduan belajar dari rumah kurang masif. Sehingga banyak sekolah yang tidak adaptif terhadap situasi", tandas Retno Listyarti

Retno Listyarti menutup catatannya dengan menyaraja,

Program merdeka belajar sebenarnya berasal dari sebuah PT yang sudah dimerekdagangkan oleh PT tersebut. meskipun PT Cikal sudah memberikan hibah merek dagang tersebut kepada Kemendikbud, namun harus dipastikan tidak akan ada masalah di kemudian hari.

Sementara itu Prof. Din Syamsudin, Ketua Pertimbangan MUI menyatakan, Civil society harus menjadi agent untuk mengelola kemajemukan serta menjadi kekuatan pemersatu dan perantara. Civil society harus memperkaya partai politik dalam rangka partisipasi politik. Civil society harus menjaga stabilitas. Civil society menjadi wadah rekrutmen calon pemimpin nasional

Ormas di Indonesia sudah berperan sebagai aspiran riil

"Demokrasi Indonesia di dekade kedua pasca reformasi mengalami deviasi, distorsi dan disorientasi. Banyak nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 yang implementasinya jauh panggang dari api", simpul Prof. Din Syamsudin

Sementara menurut In'AM eL Mustofa, selaku direktur eksekutif LeSPK mengatakan, "baik ada covid 19 atau tidak dalam arti usai. Pertumbuhan ekonomi tetap akan berat. Sehingga memerlukan konsolidasi serius antar lembaga pemerintah dan juga masyarakat. Partisipasi dan penghargaan harus diberikan kepada rakyat. Kini waktunya menghentikan Pendekatan kekerasan terhadap setiap kritik, kritik keras sekalipun". 

Ruang dialog dibuka luas dg mengutamakan keadilan. Tak ada guna negara memusuhi rakyatnya sendiri. Pendekatan keamanan dengan kekerasan hanya melahirkan kegaduhan tak berujung serta cacat kemanusiaan dalam arti luas. " Tambah In'am.

Sumber: harianmerdekapost.cim.