Tajdid at-Turats

Pemikiran Politik dan Ekonomi Khalifah Ali bin Abu Thalib: Keadilan Sosial dan Stabilitas Pasar Oleh Sudono Syueb, Bidang Kominfo DDII Jatim Surabaya - Pemikiran politik dan ekonomi  Ali bin Abi Thalib berpusat pada penegakan keadilan sosial, moralitas pemimpin, sistem pemerintahan egaliter, dan penolakan terhadap oportunisme politik. Dasar pemikiran beliau terdokumentasi secara mendalam dalam kitab Nahjul Balaghah, sebuah kumpulan khotbah, surat, dan hikmah yang mencerminkan pandangan ketatanegaraan beliau.  Berikut adalah pilar-pilar utama pemikiran politik Ali bin Abi Thalib: Pertama: Prinsip Kepemimpinan dan Kekuasaan A. Amanah  Ketuhanan: Kekuasaan bukan alat pemuas nafsu melainkan tanggung jawab suci yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. B. Keadilan Absolut: Hukum harus tegak lurus tanpa memandang bulu, termasuk kepada keluarga dekat atau pejabat negara. C. Anti-Nepotisme: Menolak pemberian jabatan berdasarkan hubungan kekerabatan atau suku demi me...

Pemikiran Politik Umar bin Abdul Aziz: Dari Monarki menuju Demokrasi Oleh: Sudono Syueb, Bidang Kominfo DDII Jatim Surabaya - Pemikiran politik Khalifah Umar bin Abdul Aziz (memerintah 99–101 H / 717–720 M) berpusat pada restorasi keadilan, penegakan syariat secara murni, dan pengutamaan kesejahteraan rakyat (welfare state) di atas kepentingan elite kekuasaan. Meskipun hanya memerintah selama kurang lebih 2,5 tahun, pemikiran politik kekhalifahan ke-8 Dinasti Umayyah ini membawa perubahan radikal dari sistem monarki absolut yang korup menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis.  Berikut adalah poin-poin utama pemikiran politik Umar bin Abdul Aziz: Pertama: Kekuasaan sebagai Amanah, Bukan Hak Istimewa. Kedaulatan Rakyat: Umar menganggap kekuasaan harus berbasis rida rakyat. Saat diangkat, ia menawarkan kepada rakyat untuk memilih pemimpin lain jika mereka tidak menyetujuinya Dekonstruksi Protokol Istana: Ia menghapus kemewahan fasilitas khalifah, menjual ...

Peran Politik M. Natsir pada Deklarasi NKRI 1950 Oleh Sudono Syueb, Bidang Kominfo DDll Jatim Surabaya - Peran politik utama Mohammad Natsir dalam Deklarasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebagai pencetus Mosi Integral Natsir pada 3 April 1950. Mosi ini berhasil membubarkan sistem negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) bentukan Belanda dan menyatukan kembali seluruh wilayah Indonesia menjadi NKRI. Karena jasa besarnya tersebut, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyebut peristiwa ini sebagai "Proklamasi Kedua", dan Natsir dikenal secara historis sebagai Bapak Pendiri NKRI.Berikut adalah rincian peran politik penting Mohammad Natsir dalam proses kembalinya bentuk negara kesatuan: Pertama: Menjadi Arsitek Konsolidasi Politik Lintas FraksiSebagai Ketua Fraksi Partai Masyumi di Parlemen Sementara RIS, Natsir melakukan lobi politik yang intensif selama berbulan-bulan. Ia berhasil merangkul para pemimpin fraksi yang berbeda ideologi, seperti:I.J....

Pemikiran Politik lmam Al-Ghazali: Simbiotik Agama dan Negara Agama adalah pondasi, dan negara (penguasa) adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan runtuh, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan hilang" Sidoarjo - Pemikiran politik Imam Al-Ghazali (1058–1111 M) berpusat pada integrasi mutlak antara agama (din) dan kekuasaan negara (sulthan), di mana politik dipandang sebagai instrumen suci untuk menjaga tatanan dunia demi tercapainya keselamatan akhirat. Sebagai pemikir ulung mazhab Sunni, pandangan politiknya sangat dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik Daulah Abbasiyah dan ancaman ideologis dari sekte Bathiniyah pada masanya.  Berikut adalah analisis komprehensif mengenai struktur dan karakteristik pemikiran politik Imam Al-Ghazali: Pertana: Hubungan Simbiotik Agama dan Negara Al-Ghazali merumuskan kaidah hubungan antara agama dan kekuasaan dalam kitabnya Al-Iqtishad fi al-I'tiqad:  "Agama adalah pondasi, dan penguasa (negara) ada...

Pemikiran Politik lbnu Qayyim Al-Jauziyyah Sidoarjo - Inti dari pemikiran politik Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ada pada penegakan keadilan dan kemaslahatan umat melalui konsep Siyasah Syar'iyyah (politik berbasis syariat). Sebagai murid utama Ibnu Taimiyah, ia menolak pandangan kaku yang membatasi politik hanya pada teks hukum formal. Baginya, politik hukum yang benar adalah segala tindakan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kerusakan. Karya monumental beliau yang merangkum pandangan ini adalah kitab At-Thuruq al-Hukmiyyah fis Siyāsah asy-Syar'iyyah. Berikut ini adalah poin-poin utama pemikiran politik Ibnu Qayyim al-Jauziyyah: Pertama: Definisi Politik (Siyasah) dan KeadilanPolitik adalah Keadilan: Ibnu Qayyim menegaskan bahwa politik Islam yang sah (siyasah adilah) identik dengan keadilan Allah. Fleksibilitas Metode: Negara boleh menerapkan metode apa pun untuk menyingkap kebenaran dan menegakkan keadilan, meskipun metode terse...

Pemikiran Ekonomi lbnu Taimiyah Sidoarjo - Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah berpusat pada mekanisme pasar bebas yang adil, harga yang wajar (harga adil atau \(al-thaman al-mitsl\)), serta pentingnya moralitas dan larangan riba dalam bertransaksi. Beliau juga memperbolehkan intervensi pemerintah jika terjadi kecurangan atau kerusakan pasar. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai konsep-konsep utama ekonomi Ibnu Taimiyah: 1. Mekanisme Pasar dan Penawaran-Permintaan Ibnu Taimiyah adalah salah satu pemikir awal yang menyadari hukum penawaran dan permintaan dalam ekonomi. Beliau menjelaskan bahwa naik turunnya harga barang tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan penjual. Jika permintaan suatu barang meningkat sementara persediaan barang sedikit, harga akan naik. Sebaliknya, jika persediaan melimpah dan permintaan turun, harga akan jatuh. Beliau menyebut fenomena ini murni terjadi karena hukum alam (kebiasaan manusia).  2. Konsep Harga Adil (Al-Thaman Al-Mitsl) Ibnu Taimi...