TANTANGAN PAN TERBERAT 2024

 TANTANGAN PAN TERBERAT 2024

 

Oleh: Ainur Rafiq Sophiaan

(Pemerhati Sosial dan Politik, Tinggal di Surabaya)

Partai Amanat Nasional (PAN) hari ini berulang tahun ke-23, Senin (23/8/2021).  Tidak ada acara istimewa di masa pandemi yang belum reda. Beberapa acara sebelumnya telah digelar secara virtual, di antaranya menggelar doa dan renungan dengan tajuk Munajat untuk Indonesia Sehat, Kamis (12 Agustus 2021) lalu. Gelaran yang diprakarsai DPP ini dimaksudkan sebagai ikhtiar batin setelah berbagai upaya lahir (prokes)  memohon kepada Sang Khalik agar Indonesia dan dunia segera terbebas dari musibah pandemi Covid-19. Sebelum itu beberapa DPW juga menyelenggarakan vaksinasi massal.

Usia 23 tahun adalah masa kematangan bagi sebuah institusi. Tak terkecuali parpol yang dinamikanya jauh lebih kompleks dibanding ormas.  Seperti diketahui PAN bersama partai-partai  lainnya pasca Gerakan Reformasi lahir sebagai respon atas kemelut politik otoritarianisme dan praktik KKN selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

Namun, dari beberapa parpol lainnya posisi PAN agak istimewa dalam lembaran sejarah itu karena didirikan utamanya oleh tokoh sentral  Gerakan Reformasi 1998 Prof Dr Amien Rais yang belakangan akibat “kemelut politik internal”  telah membesut parpol baru Partai Ummat yang telah dideklarasikan di Yogyakarta 29 April 2021 lalu. Sebuah fenomena yang menarik dikritisi di belakang.

Gelaran Munajat untuk Indonesia Sehat rupanya entah sengaja atau tidak sekaligus  sebagai jawaban atas beberapa pernyataan elite partai yang membuat kesan permintaan perlakuan istimewa menghadapi pandemi. Misalnya, Wasekjen PAN Rosaline Irene Rumaseuw yang juga anggota DPR RI meminta pemerintah menyediakan RS khusus untuk anggota DPR dan pejabat.

Belum lagi reda reaksi publik disusul pernyataan Anggota Komisi IX Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta adanya ICU Khusus untuk anggota DPR dan pejabat. Sebelum itu dengan entengnya  rekan separtainya juga Guspardi Gaus menyatakan penolakannya dikarantina sepulang dari kunjungan luar negeri. 

Semua pernyataan bagai orkestra itu telah memantik reaksi publik yang keras di tengah rakyat  biasa kesulitan mendapatkan pelayanan RS tingkat dasar dalam mengatasi penyakit Covid-19. Boleh jadi semua pernyataan tadi memiliki niat baik sebagai  bentuk protes kepada penyedia layanan kesehatan. Namun, momentumnya yang tidak pas justru  menjadi blunder yang mencederai opini publik terhadap partai ini.

Bertarung di segmen sama

Dalam menapaki usia 23 tahun partai ini telah dinakhodai secara bergantian berturut-turut Amien Rais, Soetrisno Bachir, Hatta Radjasa, dan Zulkifli Hasan (Zulhas). Cuma Zulhas saja yang berhasil memimpin dua periode melalui Kongres Kendari, Sultra,  Februari 2020 yang “berdarah-darah,”   suatu tradisi partai moralis  dan konvensi satu periode yang mulai memudar. Apa boleh buat politik berkait dengan kesempatan dan dukungan, kata David Easton.  Risiko diatur belakangan.

Hadirnya Partai Ummat yang dibidani tokoh puncak pendiri PAN Amien Rais  bagaimanapun telah menyiratkan adanya PR baru yang ngeri-ngeri sedap untuk diatasi. Segmen Partai Ummat yang hendak diraih Amien ternyata tak jauh-jauh dari basis tradisional PAN sendiri, yakni Muhammadiyah dan  mereka yang berpikir secara modernis dalam berperilaku politik. Sayangnya, sudah menjadi jati diri politik Muhammadiyah yang lebih mengedepankan hubungan rasional  daripada emosional. Suatu hal yang menjadi keharusan dalam proses konsolidasi demokrasi.

Meski secara historis dan aspiratif  PAN dan Muhammadiyah tak bisa dilepaskan sebagaimana PKB dan Nahdhatul Ulama,  namun segmen pemilih muslim modernis telah menjadi lahan subur perebutan semua partai sekular dan relijius. Terlebih lagi  dengan gerakan berpolitik secara diaspora (menyebar) yang kini  dilecut Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) disadari atau tidak telah mengurangi kohesivitas yang sudah terbangun lama antara keduanya.

Elite PAN tampaknya bukan tidak menyadari kecenderungan ini. Secara diam-diam rupanya juga telah menyalakan “lampu alarm” yang terang benderang. Di antaranya  mencoba menawarkan  beberapa jabatan bergengsi di partai dan kemungkinan daftar caleg Pemilu 2024. Setidaknya ada 2 contoh yang menarik, yaitu tampilnya mantan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Prof Suyatno memimpin PAN Jawa Tengah setelah Pemilu 2019 lalu kehilangan telak 8 kursi DPR RI.  

Kemudian juga Ketua PD Muhammadiyah Kota Surabaya  Mahsun Jayadi memimpin DPD PAN Kota Surabaya – rangkap jabatan yang dulu diharamkan sebelum kepemimpinan PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir. Hubungan antara Haedar Nasher dengan Zulhas dalam berbagai kesempatan juga makin lebih mesra  yang semuanya itu  kalau kader partai cerdas dalam mengkapitalisasi akan jadi kredit politik dalam mengatasi  gangguan Partai Ummat. PAN juga harus sejauh  mungkin berani bertaruh di luar basis tradisonalnya dengan modal logistik yang tidak sedikit dan kontestasi yang jauh lebih ketat dan kadang sadis.

Posisi serba tanggung

Terlepas dari itu sebenarnya  perolehan partai berlambang matahari bersinar terang ini sejak awal Pemilu  di era Reformasi kerap membuat  banyak pengamat terheran-heran. Pemilu pertama 1999 alih-alih mendapatkan berkah Reformasi dengan masih digdayanya Amien Rais,  hanya mampu meraup 7,1 persen. Pemilu 2004  justru suaranya menurun ke angka 6,4 persen.

Pemilu ketiga 2009  suaranya turun  lagi menjadi 6,0 persen. Banyak yang menilai saat itu akibat gangguan Partai Matahari Bangsa (PMB)  gerakan politik sempalan yang dipelopori  segelintir  AMM yang tidak puas dengan kinerja PAN  dan diam-diam mendapat angin sepoi-sepoi dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin.  Bahkan, Hatta Radjasa disebut-sebut sebagai donatur paling dominan (Ridho Al Hamdi, Paradigma Politik Muhammadiyah, 2020, hal.319). PMB sendiri  kini  sudah tinggal nama  di buku sejarah politik Islam Indonesia modern. 

Pada Pemilu 2014 tampaknya PAN sedikit rebound dengan mendapatkan efek ekor jas (coat-tail effect) dari tampilnya pasangan Prabowo Hatta pada Pilpres 2014. Partai pun terangkat kembali mendapat limpahan suara hingga 7,5 persen. Namun, anehnya Pemilu 2019 lalu  suara PAN kembali melorot hingga 6,8 persen dengan ikut Koalisi Prabowo-Sandi. Perolehan suara dari 5 kali Pemilu berkisar 6-7 persen. Tak heran ada yang menyebut partai ini sebagai Six or Seven  Percent Party !

Kini nasib PAN tampaknya sedang mengalami ujian yang terberat dalam Pemilu 2024 mendatang. Posisinya yang  serba tanggung dalam  pentas politik nasional agak sulit dibaca oleh  masyarakat awam. Mereka tahunya partai koalisi pemerintah atau partai di luar pemeritah. Berbagai pernyataan Zulhas, Sekjen Soeparno, dan segelintir pentolan partai yang mengisyaratkan kehendak masuk Kabinet Jokowi hingga kini belum terealisasi. 

Mungkin anggota dan simpatisan PAN sedikit  agak terhibur ketika muncul  survei Spektrum Politika Institut yang mengungkapkan bahwa PAN masuk 5 besar dengan perolehan 6,2 persen setelah PDIP (18,9 persen), Gerindra (11,7 persen), PKB (7,9 persen), dan Partai Golkar (6,7 persen), Survei itu dilakukan 5-17 Juli 2021  melibatkan 1.240 responden di 34 provinsi dengan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Namun, lagi-lagi survei hanyalah sebatas alat ukur yang sangat dinamis.

Bagaimanapun juga agenda Reformasi masih banyak yang on the way (otw). Belum sampai tujuan. Yang muncul kini justru semacam Orde Baru Jilid Dua yang lebih parah dan mengerikan. Dinasti politik dimulai dari  Istana, korupsi makin menggurita, kekuasaan ^excecutive-heavy_makin kuat didukung  oligarki politik dan ekonomi yang tanpa batas, kekebasan sipil yang tergerus, dan  budaya demokrasi yang rapuh, dan politik biaya tinggi yang makin menjadi-jadi.  PAN dalam pusaran politik demikian  jelas tak mungkin bisa berbuat banyak dengan 44 kursi DPR RI dari total 575 kursi.  Ikut arus malah akan mengorbankan nasibnya paling sulit di Pemilu 2024 nanti. 

Kini tergantung kepada kepemimpinan Zulhas mampukah menciptakan kerja-kerja politik yang sejauh mungkin dapat menarik empati dan simpati publik yang nantinya dapat dikonversi menjadi konstituen pada Pemilu 2024 nanti. Eksistensi PAN  kiranya tanpa berlebihan bisa menjadi indikator  apakah Reformasi itu telah mati suri atau memang membutuhkan reformasi baru yang lebih  demokratis dan bermoral.* 

Editor: Sudono Syueb