Pemikiran Politik lbnu Qayyim Al-Jauziyyah

Pemikiran Politik lbnu Qayyim Al-Jauziyyah

Sidoarjo - Inti dari pemikiran politik Ibnu Qayyim al-Jauziyyah ada pada penegakan keadilan dan kemaslahatan umat melalui konsep Siyasah Syar'iyyah (politik berbasis syariat). Sebagai murid utama Ibnu Taimiyah, ia menolak pandangan kaku yang membatasi politik hanya pada teks hukum formal. Baginya, politik hukum yang benar adalah segala tindakan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kerusakan.

Karya monumental beliau yang merangkum pandangan ini adalah kitab At-Thuruq al-Hukmiyyah fis Siyāsah asy-Syar'iyyah.

Berikut ini adalah poin-poin utama pemikiran politik Ibnu Qayyim al-Jauziyyah:

Pertama: Definisi Politik (Siyasah) dan KeadilanPolitik adalah Keadilan: Ibnu Qayyim menegaskan bahwa politik Islam yang sah (siyasah adilah) identik dengan keadilan Allah.

Fleksibilitas Metode: Negara boleh menerapkan metode apa pun untuk menyingkap kebenaran dan menegakkan keadilan, meskipun metode tersebut tidak tertulis dalam Al-Qur'an atau hadis secara tekstual.

Substansi over Formalitas: Hukum yang mengabaikan keadilan demi formalitas teks bukanlah syariat yang sebenarnya.

Kedua: Reformasi Sistem Peradilan dan Hukum AcaraMetode Pembuktian Luas: Hakim wajib menggunakan indikasi, bukti fisik (qarinah), fakta lapangan, dan logika psikologis untuk memutus perkara, bukan hanya bersandar pada sumpah atau saksi formal.

Indikasi Nyata (Amarah): Jika indikasi kejahatan sudah jelas terlihat (seperti penemuan barang bukti pada tersangka), hakim berhak menuntut tanpa perlu pengakuan lisan.

Prinsip Fleksibilitas Fatwa: Kebijakan hukum harus dinamis dan bisa berubah berdasarkan dinamika zaman, tempat, kondisi, niat, dan tradisi masyarakat.

Ketiga: Siyasah Maliyah (Politik Ekonomi dan Intervensi Negara)Keadilan Distribusi: Tujuan tertinggi tata kelola ekonomi pemerintahan adalah menyebarkan keadilan sosial-ekonomi.

Intervensi Harga: Negara wajib melakukan intervensi pasar (seperti penetapan harga batas atas) jika terjadi monopoli atau penimbunan barang yang merugikan publik.

Hak Milik Sosial: Kepentingan kolektif masyarakat harus didahulukan di atas hak milik individu yang eksploitatif.

Keempat: Relasi Penguasa dan RakyatTanggung Jawab Pemimpin: Kekuasaan adalah amanah amanat moral, bukan hak istimewa pribadi.

Etika Anti-Korupsi: Ibnu Qayyim sangat tegas menolak segala bentuk suap (risywah) dan penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi pemerintahan.

Ketaatan Kritis: Rakyat wajib menaati penguasa selama kebijakan mereka berorientasi pada kemaslahatan publik, namun berhak mengkritik jika terjadi kezaliman.(Sudono Syueb)

Sumber: Dewandakwahjatim.com