Paradoks Kekuasaan dan Alergi Kritik: Membaca Reaksi Keras Presiden Prabowo Terhadap Akademisi

Paradoks Kekuasaan dan Alergi Kritik: Membaca Reaksi Keras Presiden Prabowo Terhadap Akademisi

Oleh: Sudono Syueb, alumni Fisipol UGM

Sidoarjo - Pernyataan keras Presiden Prabowo Subianto yang menyebut para pakar dan akademisi pengkritik pemerintah dengan umpatan "saking pintarnya jadi goblok" dalam pidato HUT ke-28 PAN pada 18 September 2026 memicu gelombang polemik baru di ruang publik. 

Bagi sebagian pihak, umpatan kasual di panggung politik ini mungkin dianggap sebagai gaya komunikasi yang spontan dan apa adanya. Namun, dari kacamata demokrasi dan dialektika kebangsaan, respons reaktif-negatif yang agresif ini merekam gejala yang lebih mengkhawatirkan: adanya kecenderungan resistensi sistemik, bahkan sebuah lompatan menuju karakter politik anti-sains di lingkar tertinggi kekuasaan.

Mengapa seorang kepala negara yang memimpin transisi politik besar merasa perlu menyerang balik institusi kepakaran dengan diksi yang begitu merendahkan? Mengapa kritik ilmiah dari kampus dan lembaga riset direspons sebagai ancaman eksistensial, alih-alih sebagai instrumen evaluasi kebijakan?

Ada beberapa lapisan psikologi politik dan dinamika struktural yang melatari mengapa Presiden Prabowo begitu reaktif terhadap kelompok intelektual.

Budaya Komando dan Frustrasi Hasil Instan

Faktor mendasar pertama berakar dari kontras genetis antara latar belakang militer Prabowo dan kultur akademis. Sebagai mantan jenderal, Prabowo dibesarkan dalam ekosistem korps komando yang mendewakan loyalitas tegak lurus, kepatuhan mutlak, dan eksekusi taktis yang cepat. Dalam perspektif ini, hasil konkret di lapangan—seperti swasembada pangan atau program Makan Bergizi Gratis (MBG)—adalah harga mati yang harus segera diwujudkan.

Sebaliknya, dunia akademisi bekerja dengan nalar metodologis, skeptisisme ilmiah, dan diseminasi risiko yang sering kali memakan waktu. Ketika para pakar membedah proposal kebijakan pemerintah, menunjukkan kekeliruan data, atau memperingatkan potensi kegagalan sistemik, kacamata komando cenderung melihatnya bukan sebagai masukan, melainkan sebagai "gangguan teoretis" yang memperlambat gerak maju pemerintah. Ada rasa frustrasi yang muncul ketika wacana akademis dianggap menghalangi pragmatisme kerja.

Gejala Groupthink di Lingkar Kekuasaan

Pakar politik mengamati bahwa salah satu alasan ketidakbiasaan Prabowo dalam menerima adu argumentasi publik yang sengit adalah benteng politik di sekelilingnya. Berada di tengah-tengah koalisi gemuk dan dikelilingi oleh elite partai yang loyal tanpa interupsi, membuat presiden jarang terbiasa didebat secara terbuka 

Kondisi ini rentan menciptakan gejala groupthink atau bahkan organizational silence. Ketika semua orang di dalam istana memilih mengangguk demi mengamankan posisi, kritik dari luar yang datang dari para profesor dan peneliti independen akan terasa seperti hantaman yang mengejutkan dan aneh bagi presiden. Ironisnya, alih-alih mengevaluasi apakah para pembisik istana telah menyajikan data yang keliru, tuduhan "kebodohan" justru dialamatkan kepada para ahli di luar pagar kekuasaan.

Mengaburkan Kritik Menjadi "Fitnah"

Gaya pertahanan utama pemerintah dalam merespons polemik ini adalah dengan menggeser garis batas antara kritik objektif dan serangan personal. Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa ia tidak anti-kritik, melainkan anti terhadap apa yang ia sebut sebagai "fitnah" atau ketidakjujuran intelektual. Pembelaan dari lingkaran kabinet, seperti Menteri HAM Natalius Pigai, mencoba melokalisir bahwa kejengkelan presiden hanya ditujukan bagi pakar yang merangkap sebagai partisan, aktivis pesanan, atau pengabdi kepentingan asing.

Namun, di sinilah letak cacat logikanya. Di dalam ruang demokrasi, sebuah argumen dinilai dari kesahihan datanya, kekuatan metodologinya, dan rasionalitas kesimpulannya. Menyerang motif personal si pembawa pesan (argumen ad hominem) ketimbang membantahnya dengan data tandingan adalah bentuk pengalihan esensi. Jika pemerintah mengklaim sebuah kritik akademis adalah keliru atau sekadar fitnah, maka obat penawarnya adalah membuka data pembanding ke hadapan publik, bukan melontarkan serangan verbal yang merendahkan.

Menjaga Monopoli Kebenaran

Respons reaktif-negatif ini pada akhirnya mencerminkan kecemasan atas runtuhnya legitimasi narasi tunggal pemerintah. Kritik ilmiah memiliki daya rusak yang besar terhadap citra politik karena ia bersandar pada otoritas pengetahuan. Ketika reputasi kebijakan strategis digoyang oleh kajian akademik yang valid, pemerintah merasa perlu mendegradasi status sang pengkritik demi mengamankan persepsi publik.

Namun, sejarah berulang kali memperingatkan kita bahwa negara bukanlah pemilik mutlak dari kebenaran ilmiah. Ketika kekuasaan mulai alergi terhadap sains dan kepakaran, yang lahir kemudian adalah kebijakan-kebijakan ugal-ugalan yang buta terhadap realitas empiris.

Umpatan kemarahan terhadap para pakar tidak akan membuat program pemerintah mendadak sukses tanpa cacat. Sebaliknya, jika kampus-kampus dipaksa bungkam dan para intelektual memilih menarik diri karena takut dicap "goblok", maka bangsa ini sedang melangkah mundur ke era kegelapan berpikir.

Pemimpin yang kuat semestinya merangkul pengkritik yang jujur, karena musuh terbesar dari sebuah pemerintahan yang baik bukanlah pengkritik yang tajam, melainkan para pemuji yang palsu, tukang cari muka dan penjilat.

Wallau a'lam.