Rocky Gerung Sign Kanan Belok Kiri

Rocky Gerung Sign Kanan Belok Kiri

Oleh Sudono Syueb, Alumni Fisipol UGM

Sidoarjo - Pengangkatan Rocky Gerung sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2 Oktober 2026 memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Opini kontra ini umumnya menyoroti potensi hilangnya independensi kaum intelektual, risiko pelemahan oposisi (kooptasi kritik), serta inkonsistensi sikap politik di mata publik. 

Berikut adalah argumen-argumen utama yang mendasari opini kontra terhadap masuknya Rocky Gerung ke dalam struktur Wantimpres:

1. Ancaman Kematian Oposisi dan Kooptasi Kritik

Selama bertahun-tahun, Rocky Gerung dikenal sebagai simbol pemikir bebas dan kritikus independen di luar sistem pemerintah. Ketika figur kritis seperti dirinya masuk ke dalam lingkaran kekuasaan, publik melihatnya sebagai bentuk penjinakan suara kritis (co-optation). Masuknya Rocky kekuasaan dikhawatirkan akan melemahkan kontrol sosial dari civil society. Mengingat sebagian besar kekuatan politik formal sudah merapat ke pemerintah, bergabungnya simbol pengamat independen ini ke Wantimpres dinilai semakin mempersempit ruang kritik yang objektif dari luar institusi negara. 

2. Inkonsistensi Sikap Politik di Mata Publik

Publik dan warganet di berbagai media sosial menunjukkan skeptisisme yang tinggi terhadap langkah politik ini. Narasi "Akal Sehat" yang selama ini digaungkan Rocky untuk menguliti kebijakan-kebijakan pemerintah dinilai mengalami antiklimaks. Sebagian masyarakat mengkritik bahwa pada akhirnya, figur yang tampak sangat berprinsip di luar pun tetap tidak kuasa menolak tawaran jabatan dan kekuasaan. Perubahan posisi dari kritikus tajam menjadi penasihat resmi ini memicu sentimen negatif mengenai konsistensi moralitas politik intelektual di Indonesia. 

3. Batasan Etis dan Birokrasi di Dalam Sistem

Meski Rocky berargumen bahwa kedudukan Wantimpres memiliki fungsi etis dan tetap bisa bersifat kritis, realitas birokrasi sering kali berkata lain. Sebagai lembaga penasihat resmi, seluruh masukan, kajian, dan kritik dari Wantimpres bersifat tertutup dan hanya ditujukan langsung kepada Presiden. Konsekuensinya, Rocky tidak lagi memiliki kebebasan penuh untuk menyuarakan kritik tajamnya secara terbuka di ruang publik seperti sedia kala. Kritik yang awalnya menjadi konsumsi publik untuk mencerdaskan literasi politik, kini tersaring oleh tata krama diplomatik institusi negara. 

4. Efektivitas Pertimbangan yang Dipertanyakan

Dalam rekam jejaknya, Rocky kerap melontarkan kritik fundamental terhadap komposisi kabinet dan arah kebijakan Prabowo. Kontradiksi tajam antara pemikiran radikal Rocky dengan kebijakan pragmatis pemerintah berpotensi memicu ketidaksinkronan di dalam tubuh Wantimpres itu sendiri. Publik meragukan apakah masukan-masukan teoritis dan filosofis khas Rocky benar-benar akan didengar dan diimplementasikan oleh Presiden, atau jangan-jangan pengangkatan ini hanya sekadar strategi politik akomodatif agar sang pengamat "tidak terlalu berisik" di luar sistem.